Mari Bersiasat Dengan Mata Uang

Belum lama ini, majalah Forbes mengumumkan negara-negara terkaya di dunia, diukur dari pendapatan per kapita yang disesuaikan dengan “paritas daya beli”. Dalam daftar, Qatar nomor wahid, Singapura ketiga, dan Brunei Darussalam kelima.
Apa itu paritas daya beli (PPP – Purchasing Power Parity) yang digunakan sebagai ukuran oleh Forbes? Cara mudahnya memahami indikator tersebut adalah dengan membandingkan nilai mata uang domestik dengan mata uang acuan jika dibelanjakan pada sekelompok barang atau jasa.

 Contoh sederhana misalnya, untuk menginap di hotel bintang lima di Amerika, harganya US$ 1.000 atau sekitar Rp 9 juta semalam. Di Indonesia, dengan harga Rp 3 juta per kamar, berarti orang Amerika bisa dapat tiga kamar di hotel bintang lima kita, sementara jika kita ke Amerika hanya dapat satu kamar.
 Inilah yang diukur oleh Forbes dalam pemeringkatannya itu.

 Indikator ini digunakan untuk menjelaskan kemampuan daya beli mata uang kita. Secara teoretis misalnya, ketika rupiah melemah terhadap dolar AS, maka barang kita yang dikirim ke negara tersebut bisa dibeli dengan harga murah. Berarti ada potensi peningkatan besar dalam perdagangan. Tapi mengapa tidak terjadi?
 Pada kasus krisis ekonomi global, biasanya indikator makro pertama yang bergejolak adalah kurs, seperti pada pengalaman 1997/1998. Namun ironisnya, pada saat yang sama, ekspor juga turun, seolah tidak sesuai dengan logika ekonomi yang ada.

 Satu hal yang perlu diingat adalah, kurs merupakan nilai tukar nominal mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing (misalnya dolar). Sedangkan nilai tukar atau lebih tepatnya nilai tukar riil itu didapatkan dari paritas daya beli (PPP) yang nilainya dipengaruhi oleh perbandingan harga di luar negeri dan harga di dalam negeri.
 Semakin tinggi harga di luar, maka semakin lemah nilai tukar riil mata uang kita.

 Hubungannya dengan cerita ekspor, itu akibat komponen bahan baku impor dalam produk manufaktur Indonesia masih sangat tinggi. Produksi kita jadi membutuhkan biaya besar untuk mendatangkan bahan baku impor itu, sehingga ongkos produksinya bisa mengalami kenaikan. Akibatnya, harga juga produk jadi lebih mahal.
 Karena itu tak perlu heran seandainya dalam kondisi nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, ekspor pun tak mampu memanfaatkan pasar ekspor secara maksimal. Dalam kondisi krisis sekarang apalagi, permintaan dari negara luar juga mengalami penurunan.

 Dari kisah Forbes dan ekspor ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa dipetik. Terutama bagi kita sebagai pemula yang ingin terjun ke bisnis berorientasi ekspor. Gunakanlah sebanyak-banyaknya bahan baku lokal yang sudah tersedia di dalam negeri, sehingga pergerakan kurs di tengah gejolak krisis misalnya, tidak banyak mempengaruhi ongkos produksi.
 Bahkan lebih dari itu, kita justru bisa meraup untung lebih. Sebab, ongkos produksi — dalam rupiah — tidak naik lantaran barangnya tidak perlu mengimpor, sementara menjualnya dalam mata uang dolar yang nilainya lebih besar.

 Modus seperti ini, bisa juga terjadi pada ruang lingkup kehidupan mencari nafkah dan menghabiskannya. Jika sempat mengunjungi Johor Bahru, Malaysia yang bersebelahan dengan Singapura, kita bisa menyaksikan setiap pagi, warga dari kota tersebut bergelombang melintasi pintu perbatasan kedua negara demi menuju tempat kerjanya — termasuk di pabrik-pabrik atau pelabuhan — di Singapura. Sore hari, mereka berbondong-bondong pula kembali ke rumah di Malaysia.

 Itu artinya, memperoleh pendapatan dalam standar dolar Singapura, kemudian membelanjakannya dengan standar ringgit Malaysia. Sementara, rasio dolar Singapura dengan ringgit — saat ini — adalah 2,4. Dolar jauh lebih besar atau memiliki daya beli lebih bagus ketimbang ringgit.
 Bisakah siasat serupa kita terapkan di sini? Misalnya, dengan tinggal di Bogor dan bekerja di Jakarta atau perbandingan dengan kota-kota lain?